YLKI Minta Pemborosan Maskapai Jangan Dibebankan ke Konsumen
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai inefisiensi ongkos operasional maskapai seharusnya tak dominan pada tarif pesawat terbang untuk konsumen. Pasalnya, tata kelola perusahaan yang buruk ialah kesalahan manajemen, dan seharusnya menjadi tanggung jawab maskapai seutuhnya.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memberi contoh ongkos sewa pesawat (leasing) yang dilaksanakan maskapai. Ia berkisah, ada satu maskapai yang memiliki ongkos leasing 20 persen lebih mahal dibanding maskapai lainnya. Hal ini, lanjut dia, terungkap ketika dia bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) sejumlah waktu lalu berhubungan tarif tiket pesawat terbang.
"Ini kan kekeliruan masa kemudian dari manajemen maskapai, sampai-sampai inefisiensi ini mestinya tidak dibebankan ke konsumen. Memang ini seharusnya dikeluarkan dari komponen tarif tiket pesawat," jelas Tulus, Jumat (25/1).
Ia melanjutkan, mahalnya tarif pesawat pasti akan menjadi disinsentif untuk konsumen. Hasilnya, semakin tidak banyak masyarakat yang mau memakai jasa transportasi penerbangan. Apalagi, urusan ini telah terbukti sejumlah waktu yang lalu.
Tulus mencontohkan permasalahan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, di mana 433 penerbangan diurungkan karena jumlah penumpang turun menyeluruh lantaran harga tiket pesawat makin menukik.
"Ini dapat jadi bumerang untuk maskapai dan pemerintah. Pertama, ratusan penerbangan diurungkan karena sepi penumpang. Di samping itu, trafik ke sejumlah tujuan wisata jadi turun. Memang mesti ada perbuatan pemerintah berhubungan hal ini," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ongkos leasing pesawat menjadi komponen urgen di dalam ongkos operasional dengan porsi rata-rata 25 persen sampai 30 persen dari total biaya. Adapun, komponen terbesar ongkos operasional maskapai adalahavtur dengan rata-rata 35 persen sampai 45 persen dari total beban operasional.
Apalagi, beban maskapai semakin berat setelah semua komponen ongkos dibayar memakai denominasi dolar Amerika Serikat (AS). Hanya saja, penerimaan masih didapat dalam format rupiah.
"Industri airline ini dalam suasana tidak mudah, tidak sedikit airline di dunia yang bangkrut. Dan memang karakter dari industri airline tersebut capital intensive, orangnya juga tidak sedikit tapi cost dalam dolar AS," imbuh Budi sejumlah waktu lalu.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memberi contoh ongkos sewa pesawat (leasing) yang dilaksanakan maskapai. Ia berkisah, ada satu maskapai yang memiliki ongkos leasing 20 persen lebih mahal dibanding maskapai lainnya. Hal ini, lanjut dia, terungkap ketika dia bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) sejumlah waktu lalu berhubungan tarif tiket pesawat terbang.
"Ini kan kekeliruan masa kemudian dari manajemen maskapai, sampai-sampai inefisiensi ini mestinya tidak dibebankan ke konsumen. Memang ini seharusnya dikeluarkan dari komponen tarif tiket pesawat," jelas Tulus, Jumat (25/1).
Ia melanjutkan, mahalnya tarif pesawat pasti akan menjadi disinsentif untuk konsumen. Hasilnya, semakin tidak banyak masyarakat yang mau memakai jasa transportasi penerbangan. Apalagi, urusan ini telah terbukti sejumlah waktu yang lalu.
Tulus mencontohkan permasalahan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, di mana 433 penerbangan diurungkan karena jumlah penumpang turun menyeluruh lantaran harga tiket pesawat makin menukik.
"Ini dapat jadi bumerang untuk maskapai dan pemerintah. Pertama, ratusan penerbangan diurungkan karena sepi penumpang. Di samping itu, trafik ke sejumlah tujuan wisata jadi turun. Memang mesti ada perbuatan pemerintah berhubungan hal ini," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ongkos leasing pesawat menjadi komponen urgen di dalam ongkos operasional dengan porsi rata-rata 25 persen sampai 30 persen dari total biaya. Adapun, komponen terbesar ongkos operasional maskapai adalahavtur dengan rata-rata 35 persen sampai 45 persen dari total beban operasional.
Apalagi, beban maskapai semakin berat setelah semua komponen ongkos dibayar memakai denominasi dolar Amerika Serikat (AS). Hanya saja, penerimaan masih didapat dalam format rupiah.
"Industri airline ini dalam suasana tidak mudah, tidak sedikit airline di dunia yang bangkrut. Dan memang karakter dari industri airline tersebut capital intensive, orangnya juga tidak sedikit tapi cost dalam dolar AS," imbuh Budi sejumlah waktu lalu.
Comments
Post a Comment