Mayoritas Bertenor Panjang, BI Klaim Utang Luar Negeri Aman
Bank Indonesia (BI) mengklaim situasi utang luar negeri (ULN) Indonesia masih aman sebab mayoritas pinjaman atau sejumlah 84,8 persen mempunyai sifat jangka panjang.
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Aida Budiman menuliskan sebagian besar ULN Indonesia mempunyai jangka masa-masa di atas satu tahun. Utang tersebut terdiri atas utang pihak swasta dan pemerintah.
Jika utang luar negeri bertenor panjang, beban yang dipunyai perusahaan atau pemerintah tak menumpuk dalam satu masa-masa sehingga dapat dikelola lebih leluasa.
"Utang luar negeri jangka panjang nominal selama US$300 miliar, swasta dan publik," ujar Aida, Kamis (24/1).
Diketahui, ULN per November 2018 terdaftar sebesar US$372,9 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dibanding ULN pada November 2017 yang melulu US$348,32 miliar.
Bila dirinci, ULN hingga November tahun kemudian terdiri dari utang pemerintah sebesar US$180,5 miliar. Sementara itu, utang yang ditarik swasta lebih tinggi, yaitu US$189,35 miliar.
"ULN ini masih aman sebab kalau dikomparasikan dengan luar negeri tersebut porsi utang jangka pendeknya lebih tinggi," kata Aida
Sebagai contoh, data BI periode kuartal III 2018 mengindikasikan porsi ULN jangka pendek Filipina sebesar 16,8 persen, Afrika Selatan 18,5 persen, India 20,4 persen, Turki 25,9 persen, Thailand 41,4 persen, dan Malaysia 45,6 persen.
Dari sisi rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kata Aida, pun terlihat masih positif. Bila merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, rasio utang diberi batas maksimal 60 persen terhadap PDB.
"Rasio utang luar negeri Indonesia masih 34 persen terhadap PDB (periode kuartal III 2018)," ucap Aida.
Realisasi itu dapat dibilang setara dengan rasio ULN Brazil. Namun, masih lebih buruk daripada Thailand yang sebesar 28 persen terhadap PDB, lantas Filipina 22 persen terhadap PDB, dan Afrika Selatan sebesar 11 persen terhadap PDB. (aud/lav)
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Aida Budiman menuliskan sebagian besar ULN Indonesia mempunyai jangka masa-masa di atas satu tahun. Utang tersebut terdiri atas utang pihak swasta dan pemerintah.
Jika utang luar negeri bertenor panjang, beban yang dipunyai perusahaan atau pemerintah tak menumpuk dalam satu masa-masa sehingga dapat dikelola lebih leluasa.
"Utang luar negeri jangka panjang nominal selama US$300 miliar, swasta dan publik," ujar Aida, Kamis (24/1).
Diketahui, ULN per November 2018 terdaftar sebesar US$372,9 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dibanding ULN pada November 2017 yang melulu US$348,32 miliar.
Bila dirinci, ULN hingga November tahun kemudian terdiri dari utang pemerintah sebesar US$180,5 miliar. Sementara itu, utang yang ditarik swasta lebih tinggi, yaitu US$189,35 miliar.
"ULN ini masih aman sebab kalau dikomparasikan dengan luar negeri tersebut porsi utang jangka pendeknya lebih tinggi," kata Aida
Sebagai contoh, data BI periode kuartal III 2018 mengindikasikan porsi ULN jangka pendek Filipina sebesar 16,8 persen, Afrika Selatan 18,5 persen, India 20,4 persen, Turki 25,9 persen, Thailand 41,4 persen, dan Malaysia 45,6 persen.
Dari sisi rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kata Aida, pun terlihat masih positif. Bila merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, rasio utang diberi batas maksimal 60 persen terhadap PDB.
"Rasio utang luar negeri Indonesia masih 34 persen terhadap PDB (periode kuartal III 2018)," ucap Aida.
Realisasi itu dapat dibilang setara dengan rasio ULN Brazil. Namun, masih lebih buruk daripada Thailand yang sebesar 28 persen terhadap PDB, lantas Filipina 22 persen terhadap PDB, dan Afrika Selatan sebesar 11 persen terhadap PDB. (aud/lav)
Comments
Post a Comment