PBB Beberkan Proses Penyerahan Petisi Papua Barat

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap momen saat pemimpin kumpulan separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, memberikan petisi soal referendum kebebasan Papua Barat untuk Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Wakil juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, mengatakan untuk CNNIndonesia.com bahwa petisi tersebut di berikan saat Bachelet sedang bertemu dengan utusan Vanuatu, dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.



"Dalam pertemuan ini, di antara anggota utusan Vanuatu, Benny Wenda, memberikan petisi untuk Komisioner Tinggi. Pertemuan ini tidak ditata khusus oleh Wenda guna tujuan itu (menyerahkan petisi)," kata Shamdasani melewati surat elektronik, Selasa (29/1).


Berdasarkan keterangan dari Shamdasani, Bachelet lantas mengatakan untuk Benny bahwa OHCHR telah berkoordinasi dengan Indonesia tentang masalah HAM di Papua, dan meminta akses ke pulau sangat timur Indonesia tersebut.

"Indonesia sepakat untuk menyerahkan akses untuk kantor kami ke Papua dan kami menantikan konfirmasi bersangkutan penataan tersebut," kata Shamdasani.

CNNIndonesia.com telah meminta penjelasan untuk Kementerian Luar Negeri RI untuk memahami perkembangan proses pemberian akses PBB ke Papua, namun belum menemukan respons.

Hingga berita ini dibuat, CNNIndonesia.com pun masih menantikan konfirmasi mengenai tahapan PBB selanjutnya menanggapi petisi ini.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, mempercayai PBB tidak bakal menggubris petisi yang dianggap sudah ditandatangani 1,8 juta orang tersebut karena memandang badan internasional tersebut memuliakan kedaulatan Indonesia.

"PBB pasti memuliakan kedaulatan Indonesia," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1) kemarin.

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, pun mengatakan penyerahan petisi sama sekali bukan masalah untuk Indonesia. Dia menekankan andai ada kumpulan yang hendak memisahkan diri dari Indonesia maka mesti berhadapan dengannya.

"Begini ya, apa juga ngomong segala macem, enggak boleh merdeka. Titik. Ya, bila mereka berhadapan dengan tentu menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucapnya.

Ryamizard pun menyatakan tak cemas dengan klaim Benny soal terdapat 1,8 juta orang yang menandatangani petisi tersebut.

"Tidak masalah. Kita lebih tidak sedikit kok," ujar Ryamizard.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cenderawasih, Muhammad Aidi, meragukan jumlah orang yang dianggap meneken petisi tersebut.

"Jumlah tersebut sangat tidak mendasar. Jumlah warga di Papua Barat 2,5 juta. Di Nduga saja 70 persen di antaranya masih hidup laksana di masa prasejarah, bahkan tidak punya data kependudukan. Bagaimana dapat ada 1,8 juta orang tanda tangan?

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kakak Raja Thailand Calonkan Diri Jadi Perdana Menteri

Image
Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, kakak sulung Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum pada Maret mendatang. Pencalonan Ubolratana ini diberitahukan langsung oleh pengusungnya, Partai Thai Raksa Chart, partai besutan semua loyalis family mantan perdana menteri, Yingluck dan Thaksin Shinawatra. "Majelis partai sepakat bahwa nama Putri Ubolratana, seorang yang berpendidikan dan berbakat, ialah yang paling sesuai menjadi pilihan," demikian pengakuan Partai Thai Raksa Chart, sebagaimana dilansir AFP, Jumat (8/2). Lihat juga: Raja Thailand Terbitkan Dekrit Pemilu Pertama Sejak Kudeta Ubolratana dikenal sebagai individu ceria, sangat bertolak belakang dengan Vajiralongkorn yang kaku. Ia sempat mencungkil titel kerajaannya ketika menikahi seorang penduduk Amerika Serikat sejumlah dekade lalu. Namun, Ubolratana lantas bercerai dan pulang ke Thailand, di mana ia masih dirasakan sebagai unsur dari fa...
Read more

Twitter Pertimbangkan Bikin Fitur 'Klasifikasi'

Pendiri dan CEO Twitter Jack Dorsey menuliskan tengah mempertimbangkan kemunculan fitur klasifikasi supaya pemakai dapat memasukkan konteks ekstra ke dalam cuitannya. Dorsey mengungkapkan rencana tersebut saat didapuk menjadi penceramah dalam konferensi Internet dan Teknologi Goldman Sachs di San Fransisco, Kamis (14/2). Menurutnya rencana menimbulkan fitur klasifikasi merupakan teknik untuk menolong pemakai merasa lebih nyaman saat menyalurkan sesuatu lewat Twitter pribadinya. Lihat juga: Blunder Cuitan Bos Bukalapak Pengaruhi Rating Aplikasi "Jenis fitur ini semacam re-tweet, tetapi ditambahkan sejumlah konteks contoh menambahkan kalimat yang sebenarnya hendak mereka katakan," ucap Dorsey seperti dikutip Mashable. Ia menuliskan fitur klarifikasi sekitar ini masih sekedar rencana yang belum pasti diwujudkan dalam masa-masa dekat. Lebih lanjut, ia menjelaskan misal konkret soal cuitan lama yang berpotensi menghancurkan karir seseorang seperti permasalahan yang sem...
Read more

Tolak Maduro, Australia Dukung Juan Guaido Pimpin Venezuela

Image
Australia mengakui dan menyokong Ketua Majelis Nasional Juan Guaido sebagai pemimpin sedangkan Venezuela. Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan sokongan itu selaras dengan konstitusi di Venezuela dan hingga Pemilu segera dilangsungkan di negara tersebut. "Australia menyerukan transisi mengarah ke demokrasi di Venezuela sesegera mungkin," kata Payne dalam rilis sah negara itu yang dilansir CNNIndonesia.com, Senin (28/1). Di samping itu, Australia menyokong seruan Grup Lima supaya Nicolas Maduro tak menempati posisi kursi kepresidenan. Payne pun menjelaskan pihaknya mendesak supaya semua pihak bekerja secara konstruktif mengarah ke penyelesaian damai di Venezuela. Di samping Australia, Israel pun secara sah mengakui Ketua Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido sebagai presiden. Langkah ini mengekor keputusan Amerika Serikat dan sejumlah negara beda yang pun mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela. Pengakuan ini dikatakan Perdana Menteri Israel...
Read more